PERKENALAN PSEA (Protection from Sexual Exploitation and Abuse)
Dalam semua konteks di mana lembaga atau organisasi pembangunan dan/atau bantuan beroperasi, sangat penting untuk melindungi personel dan tidak membahayakan masyarakat setempat atau masyarakat yang terkena dampak. Ini termasuk perlindungan dari eksploitasi seksual, pelecehan seksual, dan pelecehan seksual (PSEAH) terhadap perempuan, laki-laki, anak perempuan, atau anak laki-laki dalam segala keragamannya. Pelanggaran seksual terletak pada ketidakseimbangan kekuatan dan ketidaksetaraan gender yang mengakar, yang juga ada di organisasi kita dan di lingkungan serta konteks tempat kita bekerja.PSEA (Protection from Sexual Exploitation and Abuse) merupakan komitmen inti dari Sekretaris Jenderal PBB dan Inter-Agency Standing Committee (IASC) yang dituangkan dalam IASC Six Core Principles on SEA dan Buletin Sekretaris Jenderal PBB ST/SGB/2003 /13 tentang “Tindakan Khusus untuk Perlindungan dari Eksploitasi Seksual dan Pelecehan Seksual (PSEA)”.
PBB, seperti organisasi kemanusiaan dan pembangunan lainnya, berkomitmen untuk mempromosikan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, pelecehan, dan penyalahgunaan wewenang. Semua personel PBB memiliki kewajiban untuk mematuhi standar profesional dan etika tertinggi sebagaimana dituangkan dalam Buletin Sekretaris Jenderal (ST/SGB/2019/8) tentang penanganan diskriminasi, pelecehan, termasuk pelecehan seksual, dan penyalahgunaan wewenang.
Personel Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi kemanusiaan dan pembangunan lainnya memiliki kewajiban untuk melaporkan kecurigaan atau kejadian SEAH yang diketahui dan bekerja sama dengan penyelidikan yang berwenang. Pengaduan harus dilakukan dengan itikad baik; dilarang dengan sengaja membuat tuduhan palsu.
DEFINISI
a) Apa itu Eksploitasi dan Pelecehan Seksual?
Eksploitasi seksual: adalah setiap penyalahgunaan aktual atau percobaan atas posisi rentan, perbedaan kekuatan atau kepercayaan untuk tujuan seksual, termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan finansial, sosial atau politik dari eksploitasi seksual orang lain.
Pelecehan seksual: adalah gangguan fisik aktual atau ancaman yang bersifat seksual, baik dengan kekerasan atau dalam kondisi yang tidak seimbang atau koersif.
b) Apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual?
Pelecehan seksual adalah setiap perilaku seksual yang tidak diinginkan yang mungkin diharapkan atau dianggap menyebabkan pelanggaran atau penghinaan, ketika perilaku tersebut mengganggu pekerjaan, dijadikan syarat kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan, atau menyinggung (lihat ST /SGB/2019/8).
Pelecehan seksual dapat terjadi di tempat kerja atau sehubungan dengan pekerjaan. Meskipun biasanya melibatkan pola perilaku, pelecehan seksual dapat berbentuk insiden tunggal. Dalam menilai kewajaran ekspektasi atau persepsi, perspektif orang yang menjadi target perilaku harus dipertimbangkan.
c) Pelecehan Seksual versus SEA
KLHS terjadi terhadap penerima manfaat atau anggota masyarakat. Pelecehan seksual terjadi antara personel/staf dan melibatkan setiap rayuan seksual yang tidak diinginkan atau perilaku verbal atau fisik yang tidak diinginkan yang bersifat seksual.
Baik SEA maupun SH merupakan pelanggaran HAM berdasarkan diskriminasi gender, bersinggungan dengan segala bentuk kesenjangan sosial; SEA dan SH adalah ekspresi dari, dan kontributor, ketidaksetaraan kekuatan struktural.
d) Siapakah Personil PBB?
Anggota staf Sekretariat PBB atau Organisasi Sistem PBB mana pun, Sukarelawan PBB yang bekerja dengan organisasi semacam itu, orang-orang yang dikerahkan ke Organisasi Sistem PBB di bawah pengaturan Personel Siaga atau dengan pinjaman yang dapat diganti, pekerja magang, orang-orang yang dikerahkan ke Organisasi Sistem PBB melalui pekerjaan badan atau pengaturan serupa, personel gratis, dan individu yang memiliki kontrak konsultasi dengan Organisasi Sistem PBB, serta pasukan militer internasional atau regional yang beroperasi sebagai bagian dari Misi Penjaga Perdamaian PBB atau sebaliknya di bawah atau terkait dengan mandat PBB.
e) Siapa mitra Pelaksana PBB?
Entitas di mana kantor atau entitas PBB telah mempercayakan implementasi program dan/atau proyek yang ditentukan dalam dokumen yang ditandatangani, bersama dengan asumsi tanggung jawab dan akuntabilitas untuk penggunaan sumber daya yang efektif dan pengiriman keluaran. Mitra pelaksana dapat mencakup – namun tidak terbatas pada:
• Institusi pemerintah
• Organisasi antar pemerintah,
• Organisasi masyarakat sipil, termasuk LSM.
Subkontraktor mitra pelaksana termasuk dalam definisi ini.
