Senam Ponsel 2016 #bermain dan berolahraga

P2SD DESA SABEDO SUMBAWA

edukasi komunitas di kabupaten lombok utara

KMR REG 3 PERDESAAN SEHAT KPDT RI TAHUN 2013-2014

FKM-UNTB, SurfAid Internasional dan Dinkes Kab Bima tahun 2012

STATA

STATA merupakan salah satu perangkat lunak komputer untuk mengolah dan menganalisis data. Namun penggunanya tidak sebanyak SPSS, hal ini sebabkan oleh karena dulu perintah STATA harus diketik. Mengetik perintah pada STATA merupakan hal yang sangat sulit bagi pemula, apalagi perintah tersebut hanya bisa dijalankan satu per satu. Meskipun saat ini STATA telah dilengkapi dengan menu seperti pada SPSS yang perintahnya tinggal mengklik menunya saja. Namun masih banyak juga yang belum begitu familiar dengan aplikasi ini. Apalagi STATA  tampilan outputnya tidak sperti SPSS  yang berbentuk tabel.

Lalu apa kelebihan STATA  ? Jika dibanding perangkat komputer pengolah data yang lain, STATA memiliki banyak kelebihan yakni justru karena perintahnya bisa diketik, maka hampir semua proses analysis statistik dapat dilakukan oleh STATA. Berbeda halnya dengan SPSS yang analysis statistiknya terbatas pada menu yang sudah tersedia. Menu SPSS dibatasi pembuatannya hanya untuk analisis yang sering digunakan saja.

Contoh Tampilan Output STATA

Kelebihan lain dari STATA adalah dapat juga digunakan untuk menganalisis data survey, yang biasanya pengambilan sampelnya tidak dilakukan secara acak sederhana (simple ramdom sampling/SRS), misalnya adanya pembagian strata dan pemilihan cluster atau blok sensus atau wilayah cacah. Tentunya disain sampel yang tidak SRS perlu pembobotan dan koreksi pada tahap analysis data, karena perhitungan variansnya berbeda dengan disain sampel SRS. Keterbatasan SPSS dan perangkat statistik lainnya adalah hanya berasumsi pada pengambilan sampel yang acak sederhana/SRS.  Ketidaksesuaian antara disain sampel dengan metode analisis akan berakibat pada kesalahan pada hasil analisis, terutama kesalahan perhitungan varians yang berdampak pada kesalahan estimasi interval dan uji hipotesis.

Task Shifting Vs Profesionalisme SDM Kesehatan Indonesia

Task Shifting Vs Profesionalisme SDM Kesehatan Indonesia

Service excellent kepada pelangan dalan penyedia layanan kesehatan di Indonesia adalah pekerjaan rumah kita bersama. Banyaknya permasalahan serta kasus buruknya pelayanan kesehatan dari provider milik pemerintah masih belum terselaikan. Peraturan Presiden nimer 72 tahun 2012 menjadi cikal bakal terbentuknya BPJS sebagai salah satu trobosan baru pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan tidak luput dari permasalahan output dari service yang diberikan. Seperti lingkaran setan permasalahan buruknya layanan kesehatan menjadi salah isu kenapa tingkat kesehatan di Indonesia masih jauh dari harapan.

Buruknya layanan kesehatan ditinjau dari Sumber Daya Manusia dapat dikaji dari hal yaitu kualitas, kuantitas serta distribusi tenaga. Menurut Tanahasi untuk mengurangi gap tenaga kesehatan dalam pencapaian Universal Health Coverage dibagi menjadi empat tahapan yaitu Available HRH, Equitably distributed HRH, Quality HRH, dan Performing HRH. Empat tahapan tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainya sehingga untuk mencapai service excellent dengan tujuan capaian target Universal Health Coverage perlu dimulai dari dasar yaitu available HRH dan seterusnya.

Melihat kondisi di Indonesia permasalahan ketersedian tenaga masih terjadi, kesenjangan jumlah tenaga antara daerah Jawa dengan daerah timur Indonesia sangat significant. Jumlah tenaga kesehatan yang dikeluarkan institusi pendidikan belum terserap secara merata di seluruh Indonesia. Namun dengan kurangnya tenaga kesehatan ini tidak boleh mengurnagi kinerja provider dalam memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat.

Profesionalisme kerja menjadi tuntutan dari pemerintah kepada seluruh setiap jajaran tenaga kesehatan dalam pelaksanakan tugas sehari-hari. Profesionalisme sendiri adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang membutuhkan pelatihan yang mendalam baik di bidang seni atau  ilmu pengetahuan dan biasanya lebih mengutamakan kemampuan mental daripada kemampuan fisik, seperti mengajar, ilmu mesin, penulisan, dll). Dari kata profesional tersebut melahirkan arti profesional quality, status, etc yang secara komprehensif memilki arti lapangan kerja tertentu yang diduduki oleh orang orang yang memilki kemampuan tertentu (Pamudji,1985). 

Salah satu wujud profesionalisme PNS adalah dengan munculnya jenjang jabatan fungsional sebagai tolak ukur standar tenaga dan insentif yang didapat. Pegawai dengan jabatan fungsional yang disandang menunjukkan profesionalisme kerja dan tupoksi yang specific. Dalam hal ini didukung dengan aturan BKN bahwa pekerjaan PNS harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan syarat pendidikan tertentu.

Profesionalisme yang diatur dalam kebijakan tersebut membatasi ruang gerak pegawai arena dibatasi dengan tupoksi yang spesifik dan tidak melenceng dari basic pendidikan dan skill pegawai, metode ini cocok dilakukan di wilayanh dimana tenaga sudah terkucupi dimana dalam tahap yang dikemukan Tanahashi pada tahap performing HRH. Kualitas layanan yang didasarkan pada skill dan performa optimal serta professional.

Namun berbeda jika ditinjau di daerah timur Indonesia yang masih kekurangan tenaga, profesionalisme pegawai tidak relevan lagi. Sebagai contoh tenaga kesehatan di suatu desa terpencil hanya ada satu yang berprofesi bidan, jika muncul masalah munculnya endemic demam berdarah sedangankan dokter tidak ada maka jika ditinjau dari profesionalitas bidan, bidan tidak bisa menggantikan dokter dalam menangani masalah pengobatan serta pemeriksaan pasien demam berdarah. Namun ditinjau dari segi kemanusian bidan pun harus ambil bagian dalam penanganan msalah kesehatan tersebut.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan di Negara-negara berkembang salah satunya adalah penelitian yang berjudul Health "workforce skill mix and task shifting in low income countries: a review of recent evidence" yang dilakukan oleh Futon dkk, Task shifting atau pencampuran kerja perlu dilakukan untuk memberikan layanan kesehatan. Penggabungan skill tenaga kesehatan memberikan dampak significant dalam pemberian layanan kesehatan.

Dimana perbedaan indicator task shifting dan profesionalisme dapat dilihat dari tabel dibawah ini

Dari berbandingan diatas perlu dikaji ulang kebijakan pemerintah Indonesia dalam memprioritaskan profesionalisme kerja dalam kebijakan SDM Kesehatan yang diberlakukan di daerah-daerah yang masih minim tenaga.

1. Tanahashi T. Health service coverage and its evaluation. Bull World Health Organ. 1978;56(2):295-303.

2. Pamudji, 1985, Ekologi Administrasi Negara, Bina Aksara, Jakarta

3. Fulton, B. D., Scheffler, R. M., Sparkes, S. P., Auh, E. Y., Vujicic, M., & Soucat, A. (2011). Health workforce skill mix and task shifting in low income countries: a review of recent evidence. Human Resources for Health, 9(1), 1. doi:10.1186/1478-4491-9-1